Hari ini mata saya mendadak menjadi merah, sakit, dan gatal karena membaca kata "eskalasi" yang digunakan secara serampangan.
Kata "eskalasi" muncul di halaman 18 sebagai bagian dari judul berita "Eskalasi belum ditetapkan, proyek pemerintah terhambat". Kening saya langsung berkerut... Kata eskalasi harus diikuti dengan suatu obyek, misalnya "terjadi eskalasi konflik di Poso". Dalam berita Kompas ini, yang ingin dikatakan sebetulnya adalah "penyesuaian harga proyek". Harap diingat, di Indonesia penyesuaian = kenaikan. Dalam artikel tersebut memang ada kutipan dari Direktur Utama PT Wijaya Karya yang menggunakan kata "eskalasi" secara tidak tepat. Yang mengherankan, Kompas sebagai suatu media massa yang pintar kok ikut-ikutan menggunakan kata tersebut secara salah, dan menggunakannya sebagai judul pula....
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/09/01195976/eskalasi.belum.ditetapkan.proyek.pemerintah.terhambat
Ada satu lagi kata eskalasi yang digunakan secara salah hari ini, tapi saya lupa di rubrik yang mana. Akan saya tambahkan kalau nanti sudah ketemu...
Rabu, 09 Juli 2008
Rabu, 02 Juli 2008
Presiden tidak kenal Artalyta ;-)
Judul yang digunakan Kompas untuk berita di halaman utama ini sangat menarik dan tepat sekali. Dari pemberitaan tiga kolom ini yang sesuai dengan judul hanyalah satu kolom, selebihnya membahas mengenai perilaku hakim agung (yang tidak agung).
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/23562663/presiden.tak.kenal.artalyta
Andi Mallarangeng, seperti biasa, mati-matian membela tuannya. Manusia ini semakin lama semakin kelihatan kedangkalan cara berpikirnya. Yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah bahwa saya sudah lama mendengar "isu" ini dari beberapa teman wartawan, bahkan dengan versi yang jauh lebih heboh. Dengan mengangkatnya sebagai judul berita maka Kompas berhasil mengirimkan sinyal kepada orang-orang yang belum pernah mendengar isu ini.
Kalau masih mempunyai urat malu, Andi harus siap-siap mengambil posisi burung unta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir sementara pantatnya masih tertinggal di luar.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/23562663/presiden.tak.kenal.artalyta
Andi Mallarangeng, seperti biasa, mati-matian membela tuannya. Manusia ini semakin lama semakin kelihatan kedangkalan cara berpikirnya. Yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah bahwa saya sudah lama mendengar "isu" ini dari beberapa teman wartawan, bahkan dengan versi yang jauh lebih heboh. Dengan mengangkatnya sebagai judul berita maka Kompas berhasil mengirimkan sinyal kepada orang-orang yang belum pernah mendengar isu ini.
Kalau masih mempunyai urat malu, Andi harus siap-siap mengambil posisi burung unta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir sementara pantatnya masih tertinggal di luar.
Di teras atau di money changer? Sekali lagi tidak teliti
Sudah lama saya tidak menulis tentang Kompas. Tidak berarti bahwa tidak ada yang perlu dicatat dari pemberitaan Kompas, tetapi lebih pada kesibukan saya yang agak tinggi akhir-akhir ini.
Tapi pagi ini saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menulis ketika membaca berita di halaman muka tentang maraknya korupsi di DPR.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/23560282/korupsi.diduga.marak.di.dpr
Saya adalah orang yang sangat "visual", sangat cepat tertarik dengan gambar. Karena itu, ilustrasi tentang kronologi penangkapan Buyan Royan menjadi menarik. Komentar saya ketika melihat ilustrasi tersebut adalah "Bukan main bodohnya pola permainan orang ini. Masak tas berisi uang suap ditinggal di teras untuk diambil oleh BR. Teras itu adalah tempat yang sangat terbuka, apalagi teras Plaza Senayan." Komentar itu samasekali tidak bermaksud membenarkan tindakan BR. Sama sekali tidak. Saya seperti membaca novel thriller dan merasa kesal karena tindakan kriminal yang seharusnya "seru" malah ditampilkan secara "bodoh".
Walaupun kesal, saya tetap meneruskan membaca seluruh berita tersebut sampai ke halaman 15. Di situ ada komentar Chandra Hamzah, wakil ketua KPK, bahwa uang tersebut dititipkan oleh penyuap di money changer yang kemudian diambil oleh BR. Sebagai orang yang sangat reseh dengan detail, saya mulai bertanya, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Kecuali memang ada money changer di teras Plaza Senayan....yang sangat saya ragukan kemungkinannya.
Tapi pagi ini saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menulis ketika membaca berita di halaman muka tentang maraknya korupsi di DPR.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/01/23560282/korupsi.diduga.marak.di.dpr
Saya adalah orang yang sangat "visual", sangat cepat tertarik dengan gambar. Karena itu, ilustrasi tentang kronologi penangkapan Buyan Royan menjadi menarik. Komentar saya ketika melihat ilustrasi tersebut adalah "Bukan main bodohnya pola permainan orang ini. Masak tas berisi uang suap ditinggal di teras untuk diambil oleh BR. Teras itu adalah tempat yang sangat terbuka, apalagi teras Plaza Senayan." Komentar itu samasekali tidak bermaksud membenarkan tindakan BR. Sama sekali tidak. Saya seperti membaca novel thriller dan merasa kesal karena tindakan kriminal yang seharusnya "seru" malah ditampilkan secara "bodoh".
Walaupun kesal, saya tetap meneruskan membaca seluruh berita tersebut sampai ke halaman 15. Di situ ada komentar Chandra Hamzah, wakil ketua KPK, bahwa uang tersebut dititipkan oleh penyuap di money changer yang kemudian diambil oleh BR. Sebagai orang yang sangat reseh dengan detail, saya mulai bertanya, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Kecuali memang ada money changer di teras Plaza Senayan....yang sangat saya ragukan kemungkinannya.
Jumat, 16 Mei 2008
Green Festival that was not green at all!
Uneg-uneg ini sudah saya tuliskan dalam Surat Pembaca Kompas dan telah dijawab oleh ketua panitia penyelenggara. 
Orang-orang kota yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup....kok bisa ya duduk nyaman, sambil makan pula, dengan sampah bertebaran di sekitarnya. Tangan saya rasanya sudah gatal ingin memungut sampah itu. Yang ironis, sampah-sampah itu beredar di sekitar tong sampah dengan warna mencolok!
Saya lampirkan dua foto yang diambil di arena Green Festival sebagai bahan renungan akhir pekan. Saya tidak habis mengerti bagaimana orang bisa dengan nyaman berbaur dengan sampah, kecuali mereka yang memang karena alasan ekonomi tidak mempunyai pilihan lain.
Orang-orang kota yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup....kok bisa ya duduk nyaman, sambil makan pula, dengan sampah bertebaran di sekitarnya. Tangan saya rasanya sudah gatal ingin memungut sampah itu. Yang ironis, sampah-sampah itu beredar di sekitar tong sampah dengan warna mencolok!
Nugroho mengatakan bahwa panitia dibantu oleh Sekolah Alam Cikeas, dan saya memang melihat beberapa anak usia SD yang diberi seragam ini memunguti sampah yang dibuang oleh orang dewasa atau teman-teman sebayanya. Ini tidak mendidik! Yang terjadi, kita mendidik anak-anak SAC menjadi pemulung dan kita mengajarkan pada pengunjung lainnya untuk terus saja membuang sampah karena toh akan dibersihkan oleh anak-anak SAC.
Panitia juga menyediakan panggung musik dengan dukungan listrik ribuan watt yang menurut saya lebih merupakan pemborosan enerji! Lebih baik panggung itu dipakai untuk mengajak orang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak sedikit konser "hijau" yang akhirnya hanya menyisakan sampah segunung setelah konser selesai.
Semuanya ini harus dimulai dari pendidikan, di sekolah maupun di rumah.
Anak-anak saya, termasuk dua yang sudah dewasa, sampai saat ini selalu menyimpan sampah di saku bajunya karena tidak tega mengotori bumi tempat mereka menumpang hidup.
Surat KOMPAS kepada pembaca, 14 Mei 2008
Penjelasan Panitia ”Green Festival”
Terkait dengan surat di Kompas (6/5) ”Sampah di Arena Green Festival” yang disampaikan oleh Ibu Louisa Tuhatu perlu disampaikan, banyak kisah serupa yang kami terima. Kesadaran pada isu pemanasan global justru banyak muncul di kalangan anak-anak sehingga anak-anak yang mengajak orangtua menonton, bukan sebaliknya. Dari sekitar 46.000 pengunjung selama tiga hari festival, sekitar 65 persen di antaranya anak-anak.
Kami sengaja memilih kawasan Senayan, Jakarta, sebagai tempat terbuka yang strategis karena letaknya di ”pusat” Jakarta. Namun, karena tingginya suhu udara Jakarta, terutama di siang hari, yang bisa mencapai 29-30 derajat Celsius, tidak bisa lain kami harus menggelar tenda-tenda besar, terutama di bagian-bagian di mana kampanye dalam bentuk panel-panel informasi, poster, flyers, sampai ke tips-tips kecil kami tempatkan.
Ketika kami melakukan simulasi acara memang dihadapkan pada pilihan yang sungguh tidak menguntungkan. Jika menggunakan mesin pendingin atau AC, pesan kampanye seolah berseberangan dengan cara penyelenggaraannya. Namun, tanpa AC, suhu di dalam tenda akan cukup menyengat, apalagi ketika ribuan orang berada di dalamnya secara bersamaan. Dikhawatirkan orang akan kegerahan dan tidak akan tahan berlama-lama berada di dalam tenda.
Padahal, kalau kita tidak nyaman dan tergesa-gesa ingin cepat keluar karena kepanasan, bisa jadi materi kampanye yang kami sajikan tidak akan dicerna dengan baik. Kami terpaksa tetap menggunakan AC, tapi tidak menggunakan freon, melainkan refrigerant gas alam sehingga lebih ramah lingkungan.
Tentang sampah yang bertebaran, harus diakui bukan cuma mengganggu pemandangan, tapi juga merepotkan kami. Selain tenaga kebersihan dari panitia maupun petugas Senayan, kami juga dibantu Sekolah Alam Cikeas yang menurunkan puluhan siswanya untuk menjadi polisi sampah dan polisi disiplin di acara itu. Mereka bekerja tidak henti-henti dari pagi hingga malam. Tempat sampah organik dan anorganik sudah disebar hampir setiap 5 meter. Namun, memang disiplin membuang sampah pada tempatnya masih menjadi persoalan kita bersama.
Terkait dengan surat di Kompas (6/5) ”Sampah di Arena Green Festival” yang disampaikan oleh Ibu Louisa Tuhatu perlu disampaikan, banyak kisah serupa yang kami terima. Kesadaran pada isu pemanasan global justru banyak muncul di kalangan anak-anak sehingga anak-anak yang mengajak orangtua menonton, bukan sebaliknya. Dari sekitar 46.000 pengunjung selama tiga hari festival, sekitar 65 persen di antaranya anak-anak.
Kami sengaja memilih kawasan Senayan, Jakarta, sebagai tempat terbuka yang strategis karena letaknya di ”pusat” Jakarta. Namun, karena tingginya suhu udara Jakarta, terutama di siang hari, yang bisa mencapai 29-30 derajat Celsius, tidak bisa lain kami harus menggelar tenda-tenda besar, terutama di bagian-bagian di mana kampanye dalam bentuk panel-panel informasi, poster, flyers, sampai ke tips-tips kecil kami tempatkan.
Ketika kami melakukan simulasi acara memang dihadapkan pada pilihan yang sungguh tidak menguntungkan. Jika menggunakan mesin pendingin atau AC, pesan kampanye seolah berseberangan dengan cara penyelenggaraannya. Namun, tanpa AC, suhu di dalam tenda akan cukup menyengat, apalagi ketika ribuan orang berada di dalamnya secara bersamaan. Dikhawatirkan orang akan kegerahan dan tidak akan tahan berlama-lama berada di dalam tenda.
Padahal, kalau kita tidak nyaman dan tergesa-gesa ingin cepat keluar karena kepanasan, bisa jadi materi kampanye yang kami sajikan tidak akan dicerna dengan baik. Kami terpaksa tetap menggunakan AC, tapi tidak menggunakan freon, melainkan refrigerant gas alam sehingga lebih ramah lingkungan.
Tentang sampah yang bertebaran, harus diakui bukan cuma mengganggu pemandangan, tapi juga merepotkan kami. Selain tenaga kebersihan dari panitia maupun petugas Senayan, kami juga dibantu Sekolah Alam Cikeas yang menurunkan puluhan siswanya untuk menjadi polisi sampah dan polisi disiplin di acara itu. Mereka bekerja tidak henti-henti dari pagi hingga malam. Tempat sampah organik dan anorganik sudah disebar hampir setiap 5 meter. Namun, memang disiplin membuang sampah pada tempatnya masih menjadi persoalan kita bersama.
Nugroho F Yudho
Ketua Panitia Green Festival 2008
Surat Pembaca kepada KOMPAS, 6 Mei 2008
Sampah di Arena ”Green Festival”
Tertarik promosi di radio, putri saya (8 tahun) yang berminat besar pada isu pemanasan global mengajak saya mengunjungi ”Green Festival” di Senayan, Jakarta. Sepanjang perjalanan menuju Senayan, dia berceloteh tentang pemanasan global yang dibaca di internet. Saat masuk area Senayan, dia berkomentar tentang tenda putih yang menjadi ajang pameran, yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat ”Green Festival”.
Komentar berikut muncul saat memasuki tenda pertama. Dia melihat kartun Beny & Mice tentang dampak penggunaan AC, sementara kartun itu diletakkan tepat bersebelahan dengan AC besar (standing AC).
Komentar terakhir adalah saat melihat banyak sampah bertebaran di arena festival, apalagi di sekeliling festival dipenuhi penjual makanan.
Anak berusia delapan tahun tidak dapat memahami pesan berseberangan ini. Di satu sisi, ”Green Festival” mengusung isu pelestarian lingkungan dan pemanasan global yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di lain sisi, dia melihat banyak sampah plastik yang dibuang orang di arena festival. Seharusnya panitia festival menggunakan ajang itu untuk mengajarkan para penjual makanan, termasuk masyarakat pembeli, tentang penanganan sampah.
Sampah adalah salah satu komponen pengganggu lingkungan bisa ditangani oleh tiap-tiap individu. Sayang, orang cenderung berbicara tentang hal-hal besar dan rumit daripada hal-hal kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Semoga bisa menjadi masukan bagi para penyelenggara acara bertema lingkungan.Louisa Tuhatu Jalan Asem II, Cipete, JakartaSampah di Arena ”Green Festival”
Tertarik promosi di radio, putri saya (8 tahun) yang berminat besar pada isu pemanasan global mengajak saya mengunjungi ”Green Festival” di Senayan, Jakarta. Sepanjang perjalanan menuju Senayan, dia berceloteh tentang pemanasan global yang dibaca di internet. Saat masuk area Senayan, dia berkomentar tentang tenda putih yang menjadi ajang pameran, yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat ”Green Festival”.
Komentar berikut muncul saat memasuki tenda pertama. Dia melihat kartun Beny & Mice tentang dampak penggunaan AC, sementara kartun itu diletakkan tepat bersebelahan dengan AC besar (standing AC).
Komentar terakhir adalah saat melihat banyak sampah bertebaran di arena festival, apalagi di sekeliling festival dipenuhi penjual makanan.
Anak berusia delapan tahun tidak dapat memahami pesan berseberangan ini. Di satu sisi, ”Green Festival” mengusung isu pelestarian lingkungan dan pemanasan global yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di lain sisi, dia melihat banyak sampah plastik yang dibuang orang di arena festival. Seharusnya panitia festival menggunakan ajang itu untuk mengajarkan para penjual makanan, termasuk masyarakat pembeli, tentang penanganan sampah.
Sampah adalah salah satu komponen pengganggu lingkungan bisa ditangani oleh tiap-tiap individu. Sayang, orang cenderung berbicara tentang hal-hal besar dan rumit daripada hal-hal kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Semoga bisa menjadi masukan bagi para penyelenggara acara bertema lingkungan.
Tertarik promosi di radio, putri saya (8 tahun) yang berminat besar pada isu pemanasan global mengajak saya mengunjungi ”Green Festival” di Senayan, Jakarta. Sepanjang perjalanan menuju Senayan, dia berceloteh tentang pemanasan global yang dibaca di internet. Saat masuk area Senayan, dia berkomentar tentang tenda putih yang menjadi ajang pameran, yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat ”Green Festival”.
Komentar berikut muncul saat memasuki tenda pertama. Dia melihat kartun Beny & Mice tentang dampak penggunaan AC, sementara kartun itu diletakkan tepat bersebelahan dengan AC besar (standing AC).
Komentar terakhir adalah saat melihat banyak sampah bertebaran di arena festival, apalagi di sekeliling festival dipenuhi penjual makanan.
Anak berusia delapan tahun tidak dapat memahami pesan berseberangan ini. Di satu sisi, ”Green Festival” mengusung isu pelestarian lingkungan dan pemanasan global yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di lain sisi, dia melihat banyak sampah plastik yang dibuang orang di arena festival. Seharusnya panitia festival menggunakan ajang itu untuk mengajarkan para penjual makanan, termasuk masyarakat pembeli, tentang penanganan sampah.
Sampah adalah salah satu komponen pengganggu lingkungan bisa ditangani oleh tiap-tiap individu. Sayang, orang cenderung berbicara tentang hal-hal besar dan rumit daripada hal-hal kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Semoga bisa menjadi masukan bagi para penyelenggara acara bertema lingkungan.Louisa Tuhatu Jalan Asem II, Cipete, JakartaSampah di Arena ”Green Festival”
Tertarik promosi di radio, putri saya (8 tahun) yang berminat besar pada isu pemanasan global mengajak saya mengunjungi ”Green Festival” di Senayan, Jakarta. Sepanjang perjalanan menuju Senayan, dia berceloteh tentang pemanasan global yang dibaca di internet. Saat masuk area Senayan, dia berkomentar tentang tenda putih yang menjadi ajang pameran, yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat ”Green Festival”.
Komentar berikut muncul saat memasuki tenda pertama. Dia melihat kartun Beny & Mice tentang dampak penggunaan AC, sementara kartun itu diletakkan tepat bersebelahan dengan AC besar (standing AC).
Komentar terakhir adalah saat melihat banyak sampah bertebaran di arena festival, apalagi di sekeliling festival dipenuhi penjual makanan.
Anak berusia delapan tahun tidak dapat memahami pesan berseberangan ini. Di satu sisi, ”Green Festival” mengusung isu pelestarian lingkungan dan pemanasan global yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di lain sisi, dia melihat banyak sampah plastik yang dibuang orang di arena festival. Seharusnya panitia festival menggunakan ajang itu untuk mengajarkan para penjual makanan, termasuk masyarakat pembeli, tentang penanganan sampah.
Sampah adalah salah satu komponen pengganggu lingkungan bisa ditangani oleh tiap-tiap individu. Sayang, orang cenderung berbicara tentang hal-hal besar dan rumit daripada hal-hal kecil yang bisa dilakukan dengan mudah. Semoga bisa menjadi masukan bagi para penyelenggara acara bertema lingkungan.
Louisa Tuhatu
Jalan Asem II, Cipete, Jakarta
Perdamaian atau pemusnahan?
Sudah dua hari berturut-turut Kompas mengangkat liputan konferensi internasional tentang Palestina yang diadakan di UI, Depok. Liputan hari pertama bahkan muncul di halaman utama.
http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/15/01072588/palestina.bukan.konflik.agama http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/16/00171950/perundingan.tidak.akan.bawa.hasil
Saya sangat tidak paham dengan konflik ini, karena itu saya tidak ingin berkomentar mengenai substansi perkara. Saya lebih condong melihat hal-hal yang menyangkut logika dan komunikasi.
Abdillah Thoha dari Komisi I DPR mengatakan tidak yakin akan ada perubahan dalam proses perdamaian Israel-Palestina dalam waktu dekat karena Israel hanya mengenal bahasa kekerasan. Saya bingung, karena persis di sebelah berita ini ada foto yang menggambarkan para petugas darurat Israel bergegas membawa perempuan Israel yang cedera akibat serangan roket dari kawasan Jalur Gaza. Menurut saya, bahasa kekerasan bukan monopolinya Israel. Ia digunakan oleh kedua belah pihak.
Ucapan lain yang juga membingungkan datang dari Salim Nazzal, sejarawan Palestina dari Norwegia. Ia mengatakan perdamaian tidak bisa dicapai dengan paksaan, dan AS tidak boleh lagi memperlihatkan perlakuan yang berbeda terhadap Israel dan Palestina. Anehnya, di kalimat berikutnya ia mengatakan bahwa perpecahan di kalangan Palestina menyulitkan usaha untuk "mengalahkan" Israel. Pernyataan mengerikan ini masih ditambah lagi dengan pernyataan yang diutarakan peserta unjuk rasa solidaritas terhadap Palestina di Solo yang menuntut Israel "dihapuskan" dari peta dunia. Ngeri....
Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai? Perdamaian atau pemusnahan salah satu?
http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/15/01072588/palestina.bukan.konflik.agama http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/16/00171950/perundingan.tidak.akan.bawa.hasil
Saya sangat tidak paham dengan konflik ini, karena itu saya tidak ingin berkomentar mengenai substansi perkara. Saya lebih condong melihat hal-hal yang menyangkut logika dan komunikasi.
Abdillah Thoha dari Komisi I DPR mengatakan tidak yakin akan ada perubahan dalam proses perdamaian Israel-Palestina dalam waktu dekat karena Israel hanya mengenal bahasa kekerasan. Saya bingung, karena persis di sebelah berita ini ada foto yang menggambarkan para petugas darurat Israel bergegas membawa perempuan Israel yang cedera akibat serangan roket dari kawasan Jalur Gaza. Menurut saya, bahasa kekerasan bukan monopolinya Israel. Ia digunakan oleh kedua belah pihak.
Ucapan lain yang juga membingungkan datang dari Salim Nazzal, sejarawan Palestina dari Norwegia. Ia mengatakan perdamaian tidak bisa dicapai dengan paksaan, dan AS tidak boleh lagi memperlihatkan perlakuan yang berbeda terhadap Israel dan Palestina. Anehnya, di kalimat berikutnya ia mengatakan bahwa perpecahan di kalangan Palestina menyulitkan usaha untuk "mengalahkan" Israel. Pernyataan mengerikan ini masih ditambah lagi dengan pernyataan yang diutarakan peserta unjuk rasa solidaritas terhadap Palestina di Solo yang menuntut Israel "dihapuskan" dari peta dunia. Ngeri....
Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai? Perdamaian atau pemusnahan salah satu?
Negara besar
Sudah lamaaaaa sekali saya tidak mengisi blog saya. Jari ini rasanya tidak mau diajak menari. Tapi pagi ini saya seperti mendapat semangat ketika membaca halaman 10 Kompas tentang Palestina.
http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/16/00171950/perundingan.tidak.akan.bawa.hasil
Ada banyak catatan tentang konferensi "internasional" tentang Palestina yang akan saya bahas di halaman lain.
Kali ini saya lebih tersentil ketika membaca kalimat "Sebagai negara besar, Indonesia seharusnya......"
Kalimat ini sangat sering digunakan pejabat, pengamat, politikus, dll. Bagi saya, ia sudah menjadi mantra yang menidurkan kita. Mantra ini hanya membuat kita semakin malas, semakin santai, karena kita merasa sudah "besar" sehingga tidak perlu lagi bekerja.
Coba kita simak "kebesaran" Indonesia: besar jumlah penduduknya, utangnya, penduduk miskinnya, korupsinya, polusinya, perusakan atas nama agama, pengangguran, anak putus sekolah, dll, dll.
Patutkah kita berbangga karenanya??
http://kompas.co.id/kompascetak.php/read/xml/2008/05/16/00171950/perundingan.tidak.akan.bawa.hasil
Ada banyak catatan tentang konferensi "internasional" tentang Palestina yang akan saya bahas di halaman lain.
Kali ini saya lebih tersentil ketika membaca kalimat "Sebagai negara besar, Indonesia seharusnya......"
Kalimat ini sangat sering digunakan pejabat, pengamat, politikus, dll. Bagi saya, ia sudah menjadi mantra yang menidurkan kita. Mantra ini hanya membuat kita semakin malas, semakin santai, karena kita merasa sudah "besar" sehingga tidak perlu lagi bekerja.
Coba kita simak "kebesaran" Indonesia: besar jumlah penduduknya, utangnya, penduduk miskinnya, korupsinya, polusinya, perusakan atas nama agama, pengangguran, anak putus sekolah, dll, dll.
Patutkah kita berbangga karenanya??
Selasa, 04 Maret 2008
Serangan balasan ke Jalur Gaza
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.04.0217551&channel=2&mn=157&idx=157
Dalam rubrik Internasional (yang dalam www.kompas.com ditulis sebagai International) saya melihat foto yang termasuk langka. Di sini ditampilkan foto warga Israel yang berlari ke tempat perlindungan untuk menghindari serangan roket Hamas dari Jalur Gaza. Foto yang biasa ditampilkan adalah mengenai keluarga Palestina yang sedang menangisi anggota keluarganya yang menjadi korban pengeboman Israel.
Saya tidak mempunyai preferensi dan tidak mempunyai keterkaitan emosional dalam kasus Israel-Palestina. Tetapi, saya tidak merasa nyaman melihat kecenderungan pemberitaan yang lebih menampilkan Palestina sebagai "korban". Pengetahuan saya mengenai konflik ini sangat minim, umumnya saya dapatkan dari membaca berita di koran. Yang saya tahu, seringkali dikatakan bahwa Israel melakukan serangan balasan terhadap Palestina. Jadi, sifatnya adalah balasan. Dengan pernyataan ini saya sama sekali tidak bermaksud membenarkan tindakan Israel, tetapi kita juga harus bisa mendudukan permasalahan pada tempatnya.
Setelah 5 hari menggempur Jalur Gaza, Israel akhirnya menghentikan serangan itu. Dan yang lucunya, juru bicara Hamas langsung mendeklarasikan kemenangan atas Israel karena berhasil memaksa hengkang musuh. Lucu sekali.
Dalam rubrik Internasional (yang dalam www.kompas.com ditulis sebagai International) saya melihat foto yang termasuk langka. Di sini ditampilkan foto warga Israel yang berlari ke tempat perlindungan untuk menghindari serangan roket Hamas dari Jalur Gaza. Foto yang biasa ditampilkan adalah mengenai keluarga Palestina yang sedang menangisi anggota keluarganya yang menjadi korban pengeboman Israel.
Saya tidak mempunyai preferensi dan tidak mempunyai keterkaitan emosional dalam kasus Israel-Palestina. Tetapi, saya tidak merasa nyaman melihat kecenderungan pemberitaan yang lebih menampilkan Palestina sebagai "korban". Pengetahuan saya mengenai konflik ini sangat minim, umumnya saya dapatkan dari membaca berita di koran. Yang saya tahu, seringkali dikatakan bahwa Israel melakukan serangan balasan terhadap Palestina. Jadi, sifatnya adalah balasan. Dengan pernyataan ini saya sama sekali tidak bermaksud membenarkan tindakan Israel, tetapi kita juga harus bisa mendudukan permasalahan pada tempatnya.
Setelah 5 hari menggempur Jalur Gaza, Israel akhirnya menghentikan serangan itu. Dan yang lucunya, juru bicara Hamas langsung mendeklarasikan kemenangan atas Israel karena berhasil memaksa hengkang musuh. Lucu sekali.
Akurasi dalam pemberitaan
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.04.02082641&channel=2&mn=159&idx=159
Sejak kemarin Kompas (dan pastinya juga semua media massa) heboh mengangkat berita tentang tertangkapnya jaksa Urip oleh KPK. Hari ini pemberitaan seputar kasus itu masih terus berlanjut, bahkan lebih lengkap. Detil proses penangkapan, yang kemarin belum sempat tertulis, hari ini sudah mulai muncul. Opini dan ulasan kasus juga ditampilkan.
Tetapi ada satu hal yang sangat mengganggu setelah saya membaca semua berita dan ulasan tersebut. Dalam semua pemberitaan disebutkan "Urip tertangkap di sebuah rumah di kawasan elite Simprug, Jakarta Selatan, Minggu petang. Rumah itu disebut-sebut milik Sjamsul Nursalim, taipan yang kini sering bermukim di Singapura."
Sementara, dalam berita yang menampilkan kronoligis penangkapan jaksa Urip jelas disebutkan bahwa Urip ditangkap petugas KPK di depan rumah Nursalim setelah mobilnya ditabrak mobil petugas KPK dan Urip dipaksa keluar.
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.04.02041510&channel=2&mn=154&idx=154
"Beberapa anggota tim KPK yang sudah berada di kawasan Simprug sejak pukul 14.00 pun merapat ke rumah itu. Sekitar pukul 16.30, mobil Urip keluar. Tanpa membuang waktu, mobil-mobil KPK memepet mobil Urip yang saat itu melawan. Mobil Urip ditabrak dari belakang sehingga bempernya penyok. Ia baru menyerah diborgol ketika empat personel Brimob yang memburunya menjatuhkan dirinya ke jalan aspal dan menekan kepalanya agar ia tak bisa bergerak lagi. Warga yang melihat keributan di depan rumah Nursalim pun melapor kepada Ketua RT 06 RW 08 Sambio yang bergegas datang."
Menurut saya, ada perbedaan besar antara pernyataan "ditangkap di rumah Nursalim" dengan "ditangkap setelah keluar dari rumah Nursalim". Pernyataan "tertangkap di rumah seseorang" tepat digunakan dalam kasus Irawady Joenoes, tetapi tidak tepat digunakan dalam kasus Urip.
Sejak kemarin Kompas (dan pastinya juga semua media massa) heboh mengangkat berita tentang tertangkapnya jaksa Urip oleh KPK. Hari ini pemberitaan seputar kasus itu masih terus berlanjut, bahkan lebih lengkap. Detil proses penangkapan, yang kemarin belum sempat tertulis, hari ini sudah mulai muncul. Opini dan ulasan kasus juga ditampilkan.
Tetapi ada satu hal yang sangat mengganggu setelah saya membaca semua berita dan ulasan tersebut. Dalam semua pemberitaan disebutkan "Urip tertangkap di sebuah rumah di kawasan elite Simprug, Jakarta Selatan, Minggu petang. Rumah itu disebut-sebut milik Sjamsul Nursalim, taipan yang kini sering bermukim di Singapura."
Sementara, dalam berita yang menampilkan kronoligis penangkapan jaksa Urip jelas disebutkan bahwa Urip ditangkap petugas KPK di depan rumah Nursalim setelah mobilnya ditabrak mobil petugas KPK dan Urip dipaksa keluar.
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.04.02041510&channel=2&mn=154&idx=154
"Beberapa anggota tim KPK yang sudah berada di kawasan Simprug sejak pukul 14.00 pun merapat ke rumah itu. Sekitar pukul 16.30, mobil Urip keluar. Tanpa membuang waktu, mobil-mobil KPK memepet mobil Urip yang saat itu melawan. Mobil Urip ditabrak dari belakang sehingga bempernya penyok. Ia baru menyerah diborgol ketika empat personel Brimob yang memburunya menjatuhkan dirinya ke jalan aspal dan menekan kepalanya agar ia tak bisa bergerak lagi. Warga yang melihat keributan di depan rumah Nursalim pun melapor kepada Ketua RT 06 RW 08 Sambio yang bergegas datang."
Menurut saya, ada perbedaan besar antara pernyataan "ditangkap di rumah Nursalim" dengan "ditangkap setelah keluar dari rumah Nursalim". Pernyataan "tertangkap di rumah seseorang" tepat digunakan dalam kasus Irawady Joenoes, tetapi tidak tepat digunakan dalam kasus Urip.
KPK menyuap jaksa?
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.04.02070333&channel=2&mn=154&idx=154
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin dengan tertangkapnya seorang jaksa yang diduga terkait penyuapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK." Inilah kalimat pembuka yang muncul dalam lead berita utama Kompas hari ini. Pemahaman saya ketika membaca kalimat ini adalah seorang jaksa tertangkap (atau ditangkap) karena menyuap KPK.
Untuk menghindari salah tafsir, saya akan mengubah kalimat tersebut menjadi: "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin atas tertangkapnya seorang jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyuapan."
Selain masalah bahasa di atas, pernyataan Andi Mallarangeng bahwa peristiwa ini menegaskan kembali komitmen SBY untuk memerangi korupsi terdengar sangat lucu. Kelihatannya kubu SBY sedang berusaha menggunakan segala kesempatan untuk mengangkat pamor si bapak.
Kalau ada yang ditangkap, berarti ada yang melakukan. Kalau tidak ada yang ditangkap, berarti tidak ada yang melakukan. Berarti pemerintahan lama jauh lebih bersih karena tidak ada yang ditangkap (atau tertangkap). Logika ini juga bisa digunakan oleh pemerintahan pra SBY, bukan?
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin dengan tertangkapnya seorang jaksa yang diduga terkait penyuapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK." Inilah kalimat pembuka yang muncul dalam lead berita utama Kompas hari ini. Pemahaman saya ketika membaca kalimat ini adalah seorang jaksa tertangkap (atau ditangkap) karena menyuap KPK.
Untuk menghindari salah tafsir, saya akan mengubah kalimat tersebut menjadi: "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin atas tertangkapnya seorang jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyuapan."
Selain masalah bahasa di atas, pernyataan Andi Mallarangeng bahwa peristiwa ini menegaskan kembali komitmen SBY untuk memerangi korupsi terdengar sangat lucu. Kelihatannya kubu SBY sedang berusaha menggunakan segala kesempatan untuk mengangkat pamor si bapak.
Kalau ada yang ditangkap, berarti ada yang melakukan. Kalau tidak ada yang ditangkap, berarti tidak ada yang melakukan. Berarti pemerintahan lama jauh lebih bersih karena tidak ada yang ditangkap (atau tertangkap). Logika ini juga bisa digunakan oleh pemerintahan pra SBY, bukan?
Senin, 18 Februari 2008
Mengapa Papua tetap miskin?
http://kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.18.01384644&channel=2&mn=12&idx=12
Paragraf terakhir dalam artikel yang menarik ini berbunyi: Gubernur Papua Barnabas Suebu menyatakan, kondisi Papua saat ini paradoksal. Meskipun menerima dana yang sangat besar dari pemerintahpusat, namun 80 persen penduduk Papua masih miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Ini diperparah dengan pengelolaan anggaran yang selama ini diakui kurang baik, tidak transparan. "Akibatnya, mereka hidup miskin di atas kekayaan mereka sendiri," ujar Barnabas.
Saya tidak mengerti mengapa wartawan Kompas tidak berusaha memancing pernyataan lebih banyak dari Suebu karena pastilah menarik untuk mengetahui alasan kesalahan pengelolaan anggaran di Papua. Suebu adalah pejabat, seorang gubernur. Ia ikut bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ke mana larinya uang yang begitu besar? Siapa yang melakukan penggelapan? Apa tindakan yang akan diambil? Bagaimana perencanaan pembangunan di Papua menurut Suebu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lah yang lebih menarik. Dan, sayangnya, Kompas gagal menampilkannya.
Paragraf terakhir dalam artikel yang menarik ini berbunyi: Gubernur Papua Barnabas Suebu menyatakan, kondisi Papua saat ini paradoksal. Meskipun menerima dana yang sangat besar dari pemerintahpusat, namun 80 persen penduduk Papua masih miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Ini diperparah dengan pengelolaan anggaran yang selama ini diakui kurang baik, tidak transparan. "Akibatnya, mereka hidup miskin di atas kekayaan mereka sendiri," ujar Barnabas.
Saya tidak mengerti mengapa wartawan Kompas tidak berusaha memancing pernyataan lebih banyak dari Suebu karena pastilah menarik untuk mengetahui alasan kesalahan pengelolaan anggaran di Papua. Suebu adalah pejabat, seorang gubernur. Ia ikut bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ke mana larinya uang yang begitu besar? Siapa yang melakukan penggelapan? Apa tindakan yang akan diambil? Bagaimana perencanaan pembangunan di Papua menurut Suebu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lah yang lebih menarik. Dan, sayangnya, Kompas gagal menampilkannya.
Sabtu, 09 Februari 2008
Orientasi pada kekuasaan
Kelakuan orang-orang yang menamakan dirinya politikus (tikus yang banyak...) atau aktivis (aktif bicara...) semakin membuat saya muak. Mereka kebanyakan adalah orang-orang pintar, sebagian bahkan menyandang gelar akademis dengan banyak "S".
Menjelang tahun 2009, di mana akan digelar perhelatan akbar dengan biaya triliunan rupiah untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, partai politik bersama para pengamat politik dan aktivis mulai ramai memperbincangkan wacana ambang batas perolehan kursi di parlemen. Ya, isu utamanya adalah KURSI! Dan kursi ini berhubungan erat dengan kekuasaan.
Kompas hari ini menyebutkan usulan empat partai besar (Golkar, PDIP, PKB dan PKS) untuk meningkatkan ambang batas menjadi 2,5-3 persen. http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.09.04292982&channel=2&mn=12&idx=12 Usulan yang sebetulnya masuk akal kalau melihat bahwa banyak partai kecil yang hanya meraup suara sangat sedikit ternyata diuntungkan dengan sistem perhitungan suara yang berlaku saat ini.
Yang bagi saya sangat menggelikan, atau lebih tepatnya memuakkan, adalah argumentasi Dita Indah Sari dari Partai Persatuan Pembebasan Nasional. Kutipannya <>
Pernyataan tersebut hanya membuktikan bahwa orientasi dari pendirian partai politik hanyalah kursi, bukan untuk memperjuangkan idealisme atau kepentingan konstituen. Dita jelas mengakui bahwa DPR cenderung satu suara dalam keputusan-keputusan penting sehingga jumlah partai tidak terlalu menjadi masalah. Itu berarti, tidak ada manfaatnya partai-partai kecil duduk di DPR. Jadi, mengapa ia harus menolak penerapan ambang batas yang leibh tinggi??
Kembali ke KURSI!
Menjelang tahun 2009, di mana akan digelar perhelatan akbar dengan biaya triliunan rupiah untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, partai politik bersama para pengamat politik dan aktivis mulai ramai memperbincangkan wacana ambang batas perolehan kursi di parlemen. Ya, isu utamanya adalah KURSI! Dan kursi ini berhubungan erat dengan kekuasaan.
Kompas hari ini menyebutkan usulan empat partai besar (Golkar, PDIP, PKB dan PKS) untuk meningkatkan ambang batas menjadi 2,5-3 persen. http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.09.04292982&channel=2&mn=12&idx=12 Usulan yang sebetulnya masuk akal kalau melihat bahwa banyak partai kecil yang hanya meraup suara sangat sedikit ternyata diuntungkan dengan sistem perhitungan suara yang berlaku saat ini.
Yang bagi saya sangat menggelikan, atau lebih tepatnya memuakkan, adalah argumentasi Dita Indah Sari dari Partai Persatuan Pembebasan Nasional. Kutipannya <
Pernyataan tersebut hanya membuktikan bahwa orientasi dari pendirian partai politik hanyalah kursi, bukan untuk memperjuangkan idealisme atau kepentingan konstituen. Dita jelas mengakui bahwa DPR cenderung satu suara dalam keputusan-keputusan penting sehingga jumlah partai tidak terlalu menjadi masalah. Itu berarti, tidak ada manfaatnya partai-partai kecil duduk di DPR. Jadi, mengapa ia harus menolak penerapan ambang batas yang leibh tinggi??
Kembali ke KURSI!
Sabtu, 02 Februari 2008
Tajuk Rencana yang tidak jelas
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.02.07484084&channel=2&mn=11&idx=11
Pagi ini acara minum kopi saya agak terganggu gara-gara membaca Tajuk Rencana. Rasanya saya menjadi orang yang sangat bodoh karena tidak bisa menangkap arah dan tujuan TR yang berjudul "Peduli Moral Bangsa". Judulnya saja sudah aneh, apalagi setelah membaca paragraf pertama yang menggunakan wacana pemberian gelar (dan tidak disebutkan gelar apa!) bagi
almarhum Soeharto. Kemudian paragraf ke dua masuk kepada pertemuan tokoh-tokoh agama di Lampung yang menyerukan revolusi mental budaya, dll. Tidak jelas apa hubungannya.
Paragraf 4 memuat pokok pikiran yang kontradiktif, menurut saya. Di satu sisi dikatakan bahwa dalam masyarakat modern agama dikembalikan pada spiritualisme yang sifatnya pribadi. Tetapi juga dikatakan bahwa agama sering tampil sebagai pendukung kemapanan, dll.
Kemudian muncul paragraf 5 dan 6 yang semakin tidak jelas arahnya. Seakan TR ini dibuat oleh seseorang yang mengantuk atau mabuk.
Agama tidak sama dengan moral, walaupun agama mengandung banyak pesan moral. Yang terjadi selama ini adalah akibat dari dilembagakannya agama, tampak jelas dengan adanya Departemen Agama. Konflik horisontal yang berlangsung selama bertahun-tahun juga adalah akibat dari menjadi publiknya agama. Saya selalu berpandangan bahwa agama adalah urusan privat seseorang dengan khaliknya. Masyarakat adalah kumpulan dari individu. Jadi, kalau setiap individu berusaha menjadi baik dengan mengamalkan ajaran agamanya pada dirinya sendiri saja, akan terbentuklah masyarakat yang baik. Ini adalah pemikiran sederhana saya.
Yang terjadi saat ini adalah orang sibuk memperhatikan dan menilai orang lain. Maka itu banyak terjadi perusakan atas nama agama "Karena mereka tidak menjalankan ajaran agama dengan benar".
Seruan Kompas pada paragraf terakhir untuk "perlunya perhatian pada moralitas bangsa" terdengar sangat janggal. Bagaimana kita mendefinisikan "moralitas bangsa"???? Apalagi kemudian dikaitkan dengan wacana pemberian gelar pahlawan untuk almarhum Soeharto.....
Pagi ini acara minum kopi saya agak terganggu gara-gara membaca Tajuk Rencana. Rasanya saya menjadi orang yang sangat bodoh karena tidak bisa menangkap arah dan tujuan TR yang berjudul "Peduli Moral Bangsa". Judulnya saja sudah aneh, apalagi setelah membaca paragraf pertama yang menggunakan wacana pemberian gelar (dan tidak disebutkan gelar apa!) bagi
almarhum Soeharto. Kemudian paragraf ke dua masuk kepada pertemuan tokoh-tokoh agama di Lampung yang menyerukan revolusi mental budaya, dll. Tidak jelas apa hubungannya.Paragraf 4 memuat pokok pikiran yang kontradiktif, menurut saya. Di satu sisi dikatakan bahwa dalam masyarakat modern agama dikembalikan pada spiritualisme yang sifatnya pribadi. Tetapi juga dikatakan bahwa agama sering tampil sebagai pendukung kemapanan, dll.
Kemudian muncul paragraf 5 dan 6 yang semakin tidak jelas arahnya. Seakan TR ini dibuat oleh seseorang yang mengantuk atau mabuk.
Agama tidak sama dengan moral, walaupun agama mengandung banyak pesan moral. Yang terjadi selama ini adalah akibat dari dilembagakannya agama, tampak jelas dengan adanya Departemen Agama. Konflik horisontal yang berlangsung selama bertahun-tahun juga adalah akibat dari menjadi publiknya agama. Saya selalu berpandangan bahwa agama adalah urusan privat seseorang dengan khaliknya. Masyarakat adalah kumpulan dari individu. Jadi, kalau setiap individu berusaha menjadi baik dengan mengamalkan ajaran agamanya pada dirinya sendiri saja, akan terbentuklah masyarakat yang baik. Ini adalah pemikiran sederhana saya.
Yang terjadi saat ini adalah orang sibuk memperhatikan dan menilai orang lain. Maka itu banyak terjadi perusakan atas nama agama "Karena mereka tidak menjalankan ajaran agama dengan benar".
Seruan Kompas pada paragraf terakhir untuk "perlunya perhatian pada moralitas bangsa" terdengar sangat janggal. Bagaimana kita mendefinisikan "moralitas bangsa"???? Apalagi kemudian dikaitkan dengan wacana pemberian gelar pahlawan untuk almarhum Soeharto.....
Selasa, 11 Desember 2007
Kompas sekali lagi tidak teliti!
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/11/Politikhukum/4074877.htm
Kecewa sekali saya membaca halaman 4 hari ini. Nama "Monsanto" ditulis sebagai "Mosanto", dan ini muncul berkali-kali. Yang paling parah, kesalahan ini sudah tampak di headline! Monsanto bukan lah kata yang asing, seharusnya.
Saya juga kecewa melihat Kompas dengan mudahnya menggunakan kata "cek dan ricek". Kalaupun kata itu benar diucapkan oleh Muhammad Salim dari Kejaksaan Agung, saya tetap merasa Kompas tidak sepantasnya menuliskan kata tersebut. Apakah tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan kata "check" dan "recheck"??
Kecewa sekali saya membaca halaman 4 hari ini. Nama "Monsanto" ditulis sebagai "Mosanto", dan ini muncul berkali-kali. Yang paling parah, kesalahan ini sudah tampak di headline! Monsanto bukan lah kata yang asing, seharusnya.
Saya juga kecewa melihat Kompas dengan mudahnya menggunakan kata "cek dan ricek". Kalaupun kata itu benar diucapkan oleh Muhammad Salim dari Kejaksaan Agung, saya tetap merasa Kompas tidak sepantasnya menuliskan kata tersebut. Apakah tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan kata "check" dan "recheck"??
Akhir tahun yang masih sama
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/11/utama/4075129.htm
Dua hari saya tidak bisa membaca Kompas karena berbagai sebab. Menyedihkan....
Pagi ini saya melihat Kompas sudah mulai menulis Laporan Akhir Tahun. Satu tahun yang lalu saya juga membaca Laporan Akhir Tahun, dan rasanya tidak ada perbedaan bermakna dari laporan kali ini. Bahkan mungkin lebih memilukan karena saya, tadinya, berharap pemerintah akan lebih banyak berkarya tahun ini. Pemerintahan baru selalu mengatakan bahwa tahun-tahun pertama merupakan tahun adaptasi, tahun-tahun terakhir adalah tahun persiapan perang. Tahun 2007, sebagai tahun pertengahan masa pemerintahan, seharusnya merupakan tahun berkarya.
Kemarin sore saya berbincang-bincang dengan Kartono Mohamad sambil minum kopi. Dari berbagai indikator yang kami bicarakan akhirnya kami kembali pada kesimpulan lama bahwa negara ini adalah negara seremoni. Berbagai kampanye mulia, mulai dari imunisasi, HIV/AIDS, penggalakan ASI, osteoporosis sampai pada flu burung, hanya berhenti di upacara. Saya ngeri membayangkan jumlah uang yang dihabiskan untuk berbagai upacara tersebut. Mungkin yang paling menggelikan, bagi saya, adalah kegiatan yang sangat superfisial seperti Stands Up Against Poverty dan Lights On sebagai bagian dari kampanye anti narkoba. Saya belum bisa mengerti bagaimana suatu upacara berdiri beberapa menit dapat menghapuskan kemiskinan. Saya juga tidak paham hubungan menyalakan lampu mobil di siang hari pada satu hari tertentu dengan pemberantasan narkoba.
Betul sekali yang diungkapkan Politika hari ini, pemimpin itu tugasnya adalah berbuat, bukan bertanya. Saya ingin menambahkan: pemimpin itu tugasnya berbuat, bukan berkeluh kesah; memimpin rakyat, bukan menciptakan lagu.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/11/utama/4075407.htm
Dua hari saya tidak bisa membaca Kompas karena berbagai sebab. Menyedihkan....
Pagi ini saya melihat Kompas sudah mulai menulis Laporan Akhir Tahun. Satu tahun yang lalu saya juga membaca Laporan Akhir Tahun, dan rasanya tidak ada perbedaan bermakna dari laporan kali ini. Bahkan mungkin lebih memilukan karena saya, tadinya, berharap pemerintah akan lebih banyak berkarya tahun ini. Pemerintahan baru selalu mengatakan bahwa tahun-tahun pertama merupakan tahun adaptasi, tahun-tahun terakhir adalah tahun persiapan perang. Tahun 2007, sebagai tahun pertengahan masa pemerintahan, seharusnya merupakan tahun berkarya.
Kemarin sore saya berbincang-bincang dengan Kartono Mohamad sambil minum kopi. Dari berbagai indikator yang kami bicarakan akhirnya kami kembali pada kesimpulan lama bahwa negara ini adalah negara seremoni. Berbagai kampanye mulia, mulai dari imunisasi, HIV/AIDS, penggalakan ASI, osteoporosis sampai pada flu burung, hanya berhenti di upacara. Saya ngeri membayangkan jumlah uang yang dihabiskan untuk berbagai upacara tersebut. Mungkin yang paling menggelikan, bagi saya, adalah kegiatan yang sangat superfisial seperti Stands Up Against Poverty dan Lights On sebagai bagian dari kampanye anti narkoba. Saya belum bisa mengerti bagaimana suatu upacara berdiri beberapa menit dapat menghapuskan kemiskinan. Saya juga tidak paham hubungan menyalakan lampu mobil di siang hari pada satu hari tertentu dengan pemberantasan narkoba.
Betul sekali yang diungkapkan Politika hari ini, pemimpin itu tugasnya adalah berbuat, bukan bertanya. Saya ingin menambahkan: pemimpin itu tugasnya berbuat, bukan berkeluh kesah; memimpin rakyat, bukan menciptakan lagu.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/11/utama/4075407.htm
Jumat, 07 Desember 2007
Pengalihan penggunaan BBM: kebijakan staccato
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/07/utama/4051802.htm
Berita mengenai ketidaksiapan masyarakat (maksudnya pasti adalah masyarakat kota Jakarta karena kebijakan pengalihan jenis BBM ini hanya berlaku di Jakarta) menarik untuk dibaca. Masalahnya, seperti juga "kebijakan" yang lalu-lalu, kebijakan pengalihan jenis BBM ini tidak tampak bijak karena dibuat secara impulsif, tanpa pemikiran yang menyeluruh, dan tidak merupakan bagian dari rencana besar (yang mungkin juga tidak pernah ada). Kebijakan yang staccato pasti menciptakan kejutan-kejutan tidak nyaman. Pemerintah sepertinya lebih banyak melamun (atau menciptakan lagu) sehingga lalai membuat perencanaan. Saya tidak tahu kapan pemerintah bisa duduk bersama untuk membahas masalah transportasi secara menyeluruh. Mereka (pemerintah) selalu menyuruh kami (rakyat) beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tapi, mereka tidak pernah menyiapkan kendaraan umum yang layak dikendarai. Saya tidak akan pernah mau menyerahkan nyawa saya kepada supir metromini atau bis yang ugal-ugalan.
Saya setuju dengan Fauzi Bowo yang mencela pemerintah pusat karena tidak berkoordinasi dengan pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, hal ini menunjukkan kelemahan pemerintah dalam membuat kebijakan. Saya tidak mau bapak saya datang ke rumah saya dan seenaknya mengganti warna rumah saya, walaupun ia adalah bapak saya sendiri.
Ada ketidaktelitian dalam berita ini mengenai perbandingan penggunaan premium dan pertamax. Dikatakan: Pada masa transisi pengalihan BBM akan ada penurunan omzet SPBU. Pembelian di hari-hari pertama diperkirakan bakal sepi. Saat ini perbandingan pembelian premium dan pertamax 1:10. Saya bingung di sini. Yang saya tahu, pembelian premium jauh lebih tinggi daripada pertamax. Kenapa perbandingannya kok malah 1:10? Bukan kah seharusnya 10:1?
Selain itu, paragraf terakhir berita ini mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan seperti jatuh dari langit. Sedari awal berita ini hanya membahas masalah pengalihan penggunaan BBM di Jakarta, mengapa tiba-tiba ada nelayan?
Berita mengenai ketidaksiapan masyarakat (maksudnya pasti adalah masyarakat kota Jakarta karena kebijakan pengalihan jenis BBM ini hanya berlaku di Jakarta) menarik untuk dibaca. Masalahnya, seperti juga "kebijakan" yang lalu-lalu, kebijakan pengalihan jenis BBM ini tidak tampak bijak karena dibuat secara impulsif, tanpa pemikiran yang menyeluruh, dan tidak merupakan bagian dari rencana besar (yang mungkin juga tidak pernah ada). Kebijakan yang staccato pasti menciptakan kejutan-kejutan tidak nyaman. Pemerintah sepertinya lebih banyak melamun (atau menciptakan lagu) sehingga lalai membuat perencanaan. Saya tidak tahu kapan pemerintah bisa duduk bersama untuk membahas masalah transportasi secara menyeluruh. Mereka (pemerintah) selalu menyuruh kami (rakyat) beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tapi, mereka tidak pernah menyiapkan kendaraan umum yang layak dikendarai. Saya tidak akan pernah mau menyerahkan nyawa saya kepada supir metromini atau bis yang ugal-ugalan.
Saya setuju dengan Fauzi Bowo yang mencela pemerintah pusat karena tidak berkoordinasi dengan pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, hal ini menunjukkan kelemahan pemerintah dalam membuat kebijakan. Saya tidak mau bapak saya datang ke rumah saya dan seenaknya mengganti warna rumah saya, walaupun ia adalah bapak saya sendiri.
Ada ketidaktelitian dalam berita ini mengenai perbandingan penggunaan premium dan pertamax. Dikatakan: Pada masa transisi pengalihan BBM akan ada penurunan omzet SPBU. Pembelian di hari-hari pertama diperkirakan bakal sepi. Saat ini perbandingan pembelian premium dan pertamax 1:10. Saya bingung di sini. Yang saya tahu, pembelian premium jauh lebih tinggi daripada pertamax. Kenapa perbandingannya kok malah 1:10? Bukan kah seharusnya 10:1?
Selain itu, paragraf terakhir berita ini mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan seperti jatuh dari langit. Sedari awal berita ini hanya membahas masalah pengalihan penggunaan BBM di Jakarta, mengapa tiba-tiba ada nelayan?
Kamis, 06 Desember 2007
Kalla, sekali lagi
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/06/Politikhukum/4049054.htm
Saya akan sangat terlihat seperti pendukung Kalla karena sekali lagi saya ingin menyetujui ucapannya di Kompas halaman 5. Dana sebesar 149 triliun rupiah untuk pemilihan umum lebih tepat disebut sebagai pil pahit yang harus ditelan seluruh rakyat lintas sosial.
Mungkin latar belakang Kalla sebagai pengusaha telah membuatnya menjadi sangat memperhatikan efisiensi penggunaan uang. Usulannya mengenai efisiensi anggaran pemilu sangat mencerminkan karakter pengusaha, yaitu mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Memang aneh kalau setiap kali pemilu kita harus membeli komputer baru, alat komunikasi baru, kotak suara baru, kendaraan dinas baru, dll. Itu adalah barang-barang yang masih bisa digunakan. Disain dan ukuran kertas suara juga merupakan pemborosan yang tidak menambah nilai pada hasil pemilu.
Kalla mengatakan bahwa kita tidak bisa 100% menduplikasi gaya demokrasi di negara lain. Seperti yang saya tulis kemarin, tidak ada satu definisi baku mengenai demokrasi, begitu juga tidak ada satu gaya baku untuk demokrasi. Menurut saya, unsur yang selalu ada dalam demokrasi adalah "rakyat" atau "demos". Unsur ini lah yang seharusnya menjadi fokus perhatian setiap pemerintahan yang menyebut dirinya demokratis.
Keberanian Kalla menyampaikan pendapat dan pikirannya ini juga mungkin didukung oleh kekuatan finansialnya sebelum terjun ke politik. He has nothing to lose, kata orang.
Saya akan sangat terlihat seperti pendukung Kalla karena sekali lagi saya ingin menyetujui ucapannya di Kompas halaman 5. Dana sebesar 149 triliun rupiah untuk pemilihan umum lebih tepat disebut sebagai pil pahit yang harus ditelan seluruh rakyat lintas sosial.
Mungkin latar belakang Kalla sebagai pengusaha telah membuatnya menjadi sangat memperhatikan efisiensi penggunaan uang. Usulannya mengenai efisiensi anggaran pemilu sangat mencerminkan karakter pengusaha, yaitu mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Memang aneh kalau setiap kali pemilu kita harus membeli komputer baru, alat komunikasi baru, kotak suara baru, kendaraan dinas baru, dll. Itu adalah barang-barang yang masih bisa digunakan. Disain dan ukuran kertas suara juga merupakan pemborosan yang tidak menambah nilai pada hasil pemilu.
Kalla mengatakan bahwa kita tidak bisa 100% menduplikasi gaya demokrasi di negara lain. Seperti yang saya tulis kemarin, tidak ada satu definisi baku mengenai demokrasi, begitu juga tidak ada satu gaya baku untuk demokrasi. Menurut saya, unsur yang selalu ada dalam demokrasi adalah "rakyat" atau "demos". Unsur ini lah yang seharusnya menjadi fokus perhatian setiap pemerintahan yang menyebut dirinya demokratis.
Keberanian Kalla menyampaikan pendapat dan pikirannya ini juga mungkin didukung oleh kekuatan finansialnya sebelum terjun ke politik. He has nothing to lose, kata orang.
Uang pribadi atau uang negara
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/06/Politikhukum/4049168.htm
Politik itu memang membingungkan. Ia tidak mempunyai prosedur operasi standar, sifatnya seperti air yang selalu menyesuaikan diri dengan wadah. Itu lah yang saya rasakan ketika membaca berita Kompas tentang sumbangan untuk partai politik.
Hadar Gumay khawatir bahwa perubahan batas maksimum sumbangan pribadi dan badan usaha akan menyebabkan partai politik dikuasai oleh pemilik modal atau orang kaya. Saya, sebagai pembayar pajak, justru khawatir kalau peraturan soal sumbangan ini tidak diubah karena partai politik kemudian akan berteriak minta bantuan dana dari pemerintah. Ujung-ujungnya, uang pajak saya akan dipakai untuk mendanai kegiatan partai politik yang tidak jelas juntrungannya. Saya setuju dengan Idurs Marhan yang mengatakan adalah wajar jika anggota parpol menyumbang semaksimal mungkin demi partainya.
Partai politik harus lah independen, tidak boleh menerima dana sepeserpun dari pemerintah. Partai politik bukan badan usaha milik negara. Lebih baik uang tersebut digunakan untuk menguatkan peran koperasi nelayan dan petani.
Kalau tidak salah, di Amerika Serikat, negara yang selalu kita jadikan kiblat demokrasi, selalu dikatakan bahwa orang sebaiknya menjadi kaya dulu baru terjun ke politik. Maksudnya adalah supaya ia tidak menggunakan partai politik sebagai sarana memperkaya diri.
Di Indonesia ada puluhan partai politik. Jadi, orang bisa mudah memilih partai yang dirasakan sesuai dengan prinsipnya, termasuk juga memilih untuk tidak memilih partai. Dalam partai politik pasti ada mekanisme pemungutan suara atau rapat untuk memutuskan sesuatu. Gunakan mekanisme ini untuk menyatakan ketidaksetujuan. Mungkin ada kekhawatiran bahwa yang kaya bisa membeli suara yang miskin, tetapi tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi si kaya menyumbang partainya. Yang harus dilakukan Cetro adalah mendidik orang miskin untuk tidak mudah menjual suaranya.
Politik itu memang membingungkan. Ia tidak mempunyai prosedur operasi standar, sifatnya seperti air yang selalu menyesuaikan diri dengan wadah. Itu lah yang saya rasakan ketika membaca berita Kompas tentang sumbangan untuk partai politik.
Hadar Gumay khawatir bahwa perubahan batas maksimum sumbangan pribadi dan badan usaha akan menyebabkan partai politik dikuasai oleh pemilik modal atau orang kaya. Saya, sebagai pembayar pajak, justru khawatir kalau peraturan soal sumbangan ini tidak diubah karena partai politik kemudian akan berteriak minta bantuan dana dari pemerintah. Ujung-ujungnya, uang pajak saya akan dipakai untuk mendanai kegiatan partai politik yang tidak jelas juntrungannya. Saya setuju dengan Idurs Marhan yang mengatakan adalah wajar jika anggota parpol menyumbang semaksimal mungkin demi partainya.
Partai politik harus lah independen, tidak boleh menerima dana sepeserpun dari pemerintah. Partai politik bukan badan usaha milik negara. Lebih baik uang tersebut digunakan untuk menguatkan peran koperasi nelayan dan petani.
Kalau tidak salah, di Amerika Serikat, negara yang selalu kita jadikan kiblat demokrasi, selalu dikatakan bahwa orang sebaiknya menjadi kaya dulu baru terjun ke politik. Maksudnya adalah supaya ia tidak menggunakan partai politik sebagai sarana memperkaya diri.
Di Indonesia ada puluhan partai politik. Jadi, orang bisa mudah memilih partai yang dirasakan sesuai dengan prinsipnya, termasuk juga memilih untuk tidak memilih partai. Dalam partai politik pasti ada mekanisme pemungutan suara atau rapat untuk memutuskan sesuatu. Gunakan mekanisme ini untuk menyatakan ketidaksetujuan. Mungkin ada kekhawatiran bahwa yang kaya bisa membeli suara yang miskin, tetapi tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi si kaya menyumbang partainya. Yang harus dilakukan Cetro adalah mendidik orang miskin untuk tidak mudah menjual suaranya.
Makan dan merokok
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/06/utama/4049589.htm
Kompas tepat sekali menampilkan berita tentang Boris di halaman muka dan berita tentang perayaan hari pangan sedunia di halaman 15. Dua berita ini mengandung pesan yang bertentangan, kemiskinan dan kemakmuran.
Presiden, ditampilkan dalam foto berjejer menggunakan baju seragam khas orde baru, tampil penuh percaya diri di Lampung. Ia mengatakan bahwa upaya dan kerja keras sudah membuahkan hasil, di antaranya pada program peningkatan produksi beras nasional 2 juta ton yang dilakukan pada awal 2007. Ia juga menyerahkan berbagai macam bantuan untuk petani dan peternak sebesar 411 miliar rupiah, 4000 ekor sapi, 7050 ton benih padi, 3850 ton benih jagung, 4030 kendaraan roda dua dan 63 kendaraan roda empat. Saya bingung....kaya sekali presiden kita ini ya... Kalau itu uang negara, mengapa tidak disalurkan melalui departemen yang menangani masalah tersebut?
Boris, sang nelayan, masih tercekik hutang yang sudah mencapai 17 juta + 1,4 juta. Semua itu gara-gara biaya BBM yang meningkat, jumlah nelayan yang bertambah, serta populasi ikan yang merosot. Orang dungu pun pasti bisa langsung mengatakan bahwa Boris akan "rugi bandar" karena pendapatan sekali melaut selama seminggu paling-paling hanya 50.000 ribu rupiah. Yang menyedihkan dari cerita si Boris adalah ketika Kompas menjabarkan biaya yang dihabiskan untuk sekali melaut yang mencapai 4,8 juta. Ada komponen "makan dan rokok" sebesar 1 juta rupiah. Bukan main...bahkan nelayan miskin seperti Boris masih rela menyisihkan uangnya, yang tidak seberapa, untuk membeli rokok. Bagaimana mungkin pemerintah masih tidak bisa melihat bahaya sebatang rokok? Sudah pasti Boris tidak membeli Marlboro yang mahal, mungkin hanya Jambu Bol. Tetapi, dampak kesehatan yang akan diterima penghisap Marlboro dan Jambu Bol tidak berbeda. Kanker paru tidak mengenal status sosial.
Pemerintah sibuk melakukan kampanye melawan narkoba. Mengapa tidak sekalian melakukan kampanye anti rokok? Penelitian sudah membuktikan bahwa rokok merupakan pintu masuk kepada narkoba. Nikotin di dalam rokok mempunyai sifat adiksi yang tidak kalah dengan candu. Rokok bahkan lebih berbahaya karena sangat mudah diperoleh, kadang-kadang malah dibagikan gratis oleh produsen rokok. Setiap orang bisa membeli rokok. Kebiasaan merokok juga menciptakan masyarakat yang egois, tidak peduli pada orang lain. Perokok dengan tenangnya mengebulkan asap tanpa memandang lingkungan sekelilingnya. Bukan hal yang aneh melihat seorang bapak merokok di samping istrinya yang sedang menggendong bayi. Ia tidak peduli kalau asap rokok yang penuh racun itu terhisap oleh istri dan anaknya.
Gerakan anti rokok ini harus didukung semua pihak. Kalau pemerintah mau berpikir jernih dan tidak mempedulikan "lobby" perusahaan rokok, akan terlihat bahwa penghasilan ekonomi yang diperoleh dari rokok tidak seimbang dengan dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkannya. Media besar seperti Kompas juga harus lebih serius mengangkat isu ini. Memang agak sulit karena perusahaan rokok mempunyai dana iklan yang luar biasa besarnya.
Selasa, 04 Desember 2007
Demokrasi, Cara atau Bukan Cara
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/04/Politikhukum/4045104.htm
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/04/opini/4045987.htm
Pernyataan Jusuf Kalla dan Adnan Buyung Nasution di Kompas hari ini menarik untuk disimak. Saya setuju dengan pernyataan Kalla yang menjadi judul berita, yaitu bahwa bangsa ini lemah dalam soal implementasi.
Hmm...kalau saja berkas seminar, naskah rancangan undang-undang, lembar-lembar keputusan presiden dll bisa menjadi komoditi ekspor, mungkin kita tidak perlu lagi bergantung pada ekspor migas.
"Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah, yaitu kitab suci. UUD saja bisa diubah untuk kepentingan rakyat, apalagi keputusan menteri," ujar Kalla lagi. Dan, ucapan ini pun sangat masuk di akal saya.
Sebaliknya, opini Adnan Buyung di halaman 6 terasa penuh kemarahan dan menyiratkan pandangan yang merasa paling benar.
Reaksi saya waktu membaca ucapan Kalla juga sama dengan reaksi Buyung: terkejut. Tetapi saya terkejut karena ucapan tersebut keluar dari pejabat pemerintah, orang nomor 2 di republik ini. Buat saya, ini adalah suatu ucapan yang sangat berani dan pintar. Buyung terkejut karena ucapan Kalla ini seperti menihilkan perannya sebagai "pejuang demokrasi". Kalau Buyung mengatakan bahwa ucapan Kalla perlu dikoreksi, ia seperti mengatakan bahwa Kalla salah dan Buyung benar. Ini sangat tidak demokratis. Bukankah sebagai pejuang demokrasi ia selalu menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan kebebasan mengemukakan pendapat?
Saya melihat Buyung mendefinisikan demokrasi secara sempit yaitu berhenti pada kebebasan berpendapat. Ketika saya mengetik kata democracy+definition di mesin pencari google, saya mendapatkan 2.020.000 link. Yang paling menarik adalah yang tercantum di wikipedia "No universally accepted definition of 'democracy' exists, especially with regard to the elements in a society which are required for it."
Pernyataan ini ternyata diambil dari survey majalah the Economist yang menyatakan:
Jadi, memang benar apa yang dikatakan Kalla. Bangsa ini lemah dalam hal implementasi, kita lemah dalam mengimplementasi demokrasi.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/04/opini/4045987.htm
Pernyataan Jusuf Kalla dan Adnan Buyung Nasution di Kompas hari ini menarik untuk disimak. Saya setuju dengan pernyataan Kalla yang menjadi judul berita, yaitu bahwa bangsa ini lemah dalam soal implementasi.
"Dalam soal menggelar seminar, sampai membuat aturan perundangan, Indonesia tidak kalah, bahkan unggul dari negara-negara lain. Sekiranya kemajuan suatu negara diukur dari banyaknya keputusan presiden, keputusan menteri, dan seminar, saya kira negara kita patut diacungi jempol. Namun, semua itu bergantung pada pelaksanaannya," kata Kalla.
Hmm...kalau saja berkas seminar, naskah rancangan undang-undang, lembar-lembar keputusan presiden dll bisa menjadi komoditi ekspor, mungkin kita tidak perlu lagi bergantung pada ekspor migas.
"Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah, yaitu kitab suci. UUD saja bisa diubah untuk kepentingan rakyat, apalagi keputusan menteri," ujar Kalla lagi. Dan, ucapan ini pun sangat masuk di akal saya.
Sebaliknya, opini Adnan Buyung di halaman 6 terasa penuh kemarahan dan menyiratkan pandangan yang merasa paling benar.
Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla di dalam pidato politiknya pada penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, 25 November 2007, yang menjadi kesimpulan partai bahwa demokrasi hanyalah cara, alat, atau proses dan bukan tujuan sehingga bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 26/11/2007), amat mengejutkan dan perlu dikoreksi. Karena bukan saja salah, tetapi bisa menyesatkan persepsi masyarakat tentang makna demokrasi yang sedang kita bangun di era Reformasi ini.Itulah paragraf pertama dari tulisan Buyung.
Reaksi saya waktu membaca ucapan Kalla juga sama dengan reaksi Buyung: terkejut. Tetapi saya terkejut karena ucapan tersebut keluar dari pejabat pemerintah, orang nomor 2 di republik ini. Buat saya, ini adalah suatu ucapan yang sangat berani dan pintar. Buyung terkejut karena ucapan Kalla ini seperti menihilkan perannya sebagai "pejuang demokrasi". Kalau Buyung mengatakan bahwa ucapan Kalla perlu dikoreksi, ia seperti mengatakan bahwa Kalla salah dan Buyung benar. Ini sangat tidak demokratis. Bukankah sebagai pejuang demokrasi ia selalu menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan kebebasan mengemukakan pendapat?
Saya melihat Buyung mendefinisikan demokrasi secara sempit yaitu berhenti pada kebebasan berpendapat. Ketika saya mengetik kata democracy+definition di mesin pencari google, saya mendapatkan 2.020.000 link. Yang paling menarik adalah yang tercantum di wikipedia "No universally accepted definition of 'democracy' exists, especially with regard to the elements in a society which are required for it."
Pernyataan ini ternyata diambil dari survey majalah the Economist yang menyatakan:
Almost half of the world's countries can be considered democracies, but only 28 qualify as “full democracies”. There is no consensus on how to measure democracy, definitions of democracy are contested and there is an ongoing lively debate on the subject. Although the terms “freedom” and “democracy” are often used interchangeably, the two are not synonymous. Freedom is an essential component of democracy, but not sufficient. The Economist Intelligence Unit’s Democracy index is based on five categories: electoral process and pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation; and political culture.Sejak era reformasi, kata "demokrasi" sudah menjadi ayat suci yang dielu-elukan para pengamat dan politikus. Padahal, ada elemen "the functioning of government" yang terlupakan di sini. Lihat saja, dari 28 negara yang dikategorikan sebagai negara full democracy, Swedia menduduki peringkat pertama dengan indeks 9,88 (angka tertinggi adalah 10). Dan kita semua tahu bagaimana kesejahteraan sosial di Swedia. Kita, dengan segala keriuhan mengenai demokrasi, bahkan tidak berhasil menatap muka rakyat di Porong yang merana karena masa depannya telah tertimbun lumpur Lapindo. Ada di mana kita, ada di mana Buyung, ada di mana pemerintah ketika rakyat Porong berteriak meminta tolong.
Jadi, memang benar apa yang dikatakan Kalla. Bangsa ini lemah dalam hal implementasi, kita lemah dalam mengimplementasi demokrasi.
Berita Komnas HAM membuang ruang
Kompas halaman 2 memuat dua berita tentang Komnas HAM yang sebetulnya bisa disatukan. Wartawannya sama (JOS), topiknya sama, narasumbernya sama, dan rasanya juga dibuat berdasarkan peristiwa yang sama yaitu pengaduan kelompok minoritas muslim Bangil ke Komnas HAM di Jakarta.
Saya pernah mendengar dari teman wartawan Kompas yang mengeluh beritanya sering dipangkas atau tidak bisa muat karena keterbatasan ruang. Jadi, mengapa Kompas harus menurunkan berita ini dalam dua segmen?
Saya pernah mendengar dari teman wartawan Kompas yang mengeluh beritanya sering dipangkas atau tidak bisa muat karena keterbatasan ruang. Jadi, mengapa Kompas harus menurunkan berita ini dalam dua segmen?
Langganan:
Postingan (Atom)
